Gloranusa – Ketua Adat yang juga mantan Kepala Desa Sumantipal, Juni, mempersilakan Malaysia membangun di kawasan yang masih berstatus outstanding boundary problem (OBP)atau tahap perundingan antara Indonesia – Malaysia di Sungai Sumantipal-Sinapad, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, 17 Juni 2016.
“Kami mempersilakan Wakil Ketua Menteri Sabah Bidang Infrastruktur Datuk Yang Berhormat Bobbei A Suan untuk merencanakan pembangunan di Sumantipal. Apalagi yang mengusulkan pembangunan ini merupakan warga kami dari Desa Sumantipal yang berada di Sabah,” ujarnya.
Saat berkunjung ke Labang dan kawasan OBP di Sungai Sumantipal-Sinapad, 12 Juni 2016, Bobbei yang merupakan putra asli Murut, Sabah, Malaysia, memastikan Malaysia akan menggelontorkan anggaran pembangunan hingga RM 300 juta atau sekitar Rp 990 miliar dengan kurs RM1 senilai Rp 3.300 untuk membangun wilayah Sabah mulai dari Pegalungan hingga Bantul, bahkan akan menyentuh wilayah sengketa Sumantipal-Sinapad yang juga diklaim Republik Indonesia.
“Kami juga bersyukur ditanggapi masalah perbatasan. Tentunya itu urusan masing-masing negara. Bagi kami, yang kami tahu adalah wilayah kami belum menjadi milik sah salah satu negara,” kata Juni.
Dia mengatakan, Malaysia maupun Republik Indonesia sama-sama mengklaim kawasan yang mereka duduki saat ini. Sehingga pihaknya tidak menyoal negara manapun yang mau membangun di kawasan itu.
“Jadi siapa yang membangun sungguh-sungguh, dia punya wilayah. Jangan janji-janji tinggal janji,” ujarnya.
Warga setempat juga heran, karena pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara malah tidak pernah terpikir untuk mengunjungi kawasan sengketa dimaksud.
Namun ditengah keresahan warga menunggu pemimpinnnya hadir di perbatasan, Bobbei A Suan yang namanya berasal dari wilayah di Kabupaten Nunukan justru mengunjungi mereka.
Wakil Ketua Menteri Sabah, Datuk Bobbei A Suan, menyalami warga saat berkunjung di kawasan OBP Sungai Sumantipal, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan
Rombongan Bobbei saat itu menemui warga Sumantipal dengan menumpang perahu melalui jalur sungai. Hanya butuh waktu 15 menit perjalanan dari Kampung Bantul di Negara Bagian Sabah, Malaysia.
“Bagi kami tidak masalah. Kami dikunjungi syukur, tidak juga terima kasih. Kami dengar Pak Gubernur terbang ke sana-kemari tetapi tak nongol di perbatasan. Padahal katanya di sini mau menjadi milik Indonesia,” kata Juni.
Dia berharap, suatu saat kelak Bupati Nunukan, Hajjah Asmin Laura mau berkunjung ke perbatasan.
“Karena sebelum menjadi bupati, beliau pernah ke Labang ini untuk ikut meresmikan Tugu Garuda,” ujarnya.
Sumber : Kaltim.tribunnews.com , 17 Juni 2016
0 Response to "Kepala Adat Nunukan Sudah Tak Persoalkan Siapa Pemilik Wilayah Perbatasan"
Posting Komentar