Geloranusa - Pemerintah berencana mengencangkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengambil langkah memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun. Kementerian Pertahanan termasuk lembaga yang terkena pemangkasan.
Pria yang mantan TNI angkatan darat itu mengatakan mesti pemerintah belum membahas soal alokasi anggaran Kemenhan dan TNI dengan DPR, komisi yang dipimpinnya tetap berharap anggaran Kemenhan dan TNI tetap sedia kala. Pasalnya, Kemenhan dan TNI terdapat banyak hal yang diprioritaskan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
TB Hassanudin membeberkan tiga alasan perihal agar anggaran Kemenhan dan TNI tidak dipangkas. Pertama, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Khusus angkatan laut di Natuna mengacu pada situasi dan kondisi di Laut Cina Selatan yang kian memanas.
Kedua, dalam rangka melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata serta alutsista yang sudah dibeli. Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang belakangan dibutuhkan dan sangat meningkat. Terutama di wilayah perbatasan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah menyatakan pemangkasan anggaran instansinya oleh Kementerian Keuangan berpengaruh terhadap program Markas Besar TNI AD. Meski begitu, dia mengatakan program prioritas akan tetap berjalan.
Sabrar berujar, program-program prioritas tersebut sudah dirancang sebelum mencuat rencana pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan, misalnya program pelatihan dan pembelian alat pertahanan seperti tank. Ia mengaku kelimpungan menghadapi rencana pemangkasan itu. Namun, menurut dia, program-program prioritas TNI AD akan tetap berjalan, seperti pembelian peralatan pertahanan.
Sabrar beralasan, pembelian peralatan pertahanan sudah direncanakan jauh hari dan menyangkut soal kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, pada umumnya, alat-alat pertahanan diproduksi berdasarkan pesanan. "Barang pesan sepuluh. Eh, enggak jadi, lima saja. Kan, tidak bisa begitu," tuturnya di Balai Samudra, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.
Pemangkasan anggaran, menurut Sabrar, bisa dilakukan pada program-program yang bisa ditunda dan tidak menimbulkan dampak dalam diplomasi ataupun kerja sama dengan pihak lain.
Sumber:https://m.tempo.co/read/news/2016/08/24/078798495/anggaran-dipangkas-program-prioritas-tni-ad-tetap-jalan
0 Response to "3 Alasan Mendesak Agar Menkeu Tidak Potong Anggaran Kementerian Pertahanan"
Posting Komentar